BOM Sarinah! Ali Mahsun desak Jokowi Mundur

Boga Aink - Bom yang terjadi di Sarinah, Jl Thamrin, Jakarta kemarin pada hari Kamis (14/1) menjadi tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan yang berakibat pada Ibukota Negara RI Jakarta menjadi mencekam. Hal ini tentu merebut rasa aman rakyat dan bangsa Indonesia.

Hal ini membuat Ketua Umum Presidium Sekber Indonesia Berdaulat, dr. Ali Mahsun, M. Biomed mengutuk keras tindakan terorisme ini.

Ali mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, ekonomi Indonesia belum pulih dari krisis, bahkan sebaliknya makin terpuruk. Rakyat miskin makin menderita akibat himpitan ekonomi dan ambruknya daya beli mereka. Kegaduhan politik nasional silih berganti dan tidak kunjung usai bahkan semakin ekskalatif.

Bukan hanya itu saja, Ali juga menyatakan bahwa korupsi makin merajalela. Kepastian dari penegakkan hukum semakin jauh dari harapan. Saat ini, Indonesia terkoyak karena peristiwa bom di Sarinah, Jakarta. Ini tentu akan mencerabut rasa aman rakyat dan bangsa Indonesia. Ada apa dengan Indonesia di bawah pimpinan Jokowi yang menjadi Presiden.

Ali yang merupakan juga Ketua Umum dari DPP APKLI, bom di Sarinah, Jakarta menjadi sebuah bukti bahwa rezim Jokowi melengkapi ketiakmampuannya dalam mengelola bangsa dan negara Indoneisa.

Bukan saja gagal dalam mewujudkan stabilitas ekonomi, politik dan hukum, lebih dari itu, rezim Jokowi juga sudah dinilai gagal total dalam mewujudkan keamanan bangsa dan negara Indonesia serta tak dapat memberikan rasa aman untuk masyarakat.

Sekber Indonesia Berdaulat, organisasi yang dibesut oleh mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purn. Djoko Santoso (Ketua Wanbin) mendesak untuk Jokowi dapat segera mengundurkan diri sebagai Presiden sebelum Indonesia hancur berantakan.

Kalau tak mampu pimpin Indonesia, sudah sepantasnya Jokowi akan sangat arif dan bijaksana kalau segera mundur dan legowo demi nasib dan masa depan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, ujar Ali yang merupakan juga ahli kekebalan tubuh, Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998.

Ali Mahsun pernah dilaporkan Polisi karena Catut nama APKLI dukung Prabowo-Hatta

Sekretaris Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) melaporkan Ali Mahsun ke Polda Metro Jaya lantaran telah mencatut nama APKLI untuk menyatakan dukungan ke salah satu pasangan capres dan cawapres.

Padahal hingga saat ini APKLI sama sekali belum mengadakan rapat untuk menyatakan akan memberikan dukungan pada pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK.

"Perlu ditegaskan APKLI belum ada pernyataan dukungan pada siapapun. Belum ada pleno untuk mendukung pasangan tertentu. Tapi oleh terlapor (Ali Mahsun) nama APKLI dicatut memberikan dukungan pada salah satu pasangan calon," tutur Waryana, Kamis (12/6/2014) di Mapolda Metro Jaya.

Pekan lalu diberitakan, Ali Mahsun yang mengaku sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengatakan bahwa pihaknya mengambil langkah yang inovatif dan lebih mengedepankan kebersamaan dalam kampanye Pemilu presiden 2014 dengan mendukung Prabowo-Hatta di Pilpres. Bahkan dia mengaku pihaknya akan saweran untuk mendukung Prabowo-Hatta.

Padahal dikatakan Waryana, nama Ali Mahsun sama sekali tidak masuk dalam kepengurusan maupun keanggotaan APKLI.

Untuk mendukung laporan mempolisikan Ali Mahsun, Waryana mengaku membawa serta beberapa bukti yakni spanduk pernyataan dukungan yang dibuat oleh Ali Mahsun, beberapa foto, dan flasdisk berisi rekaman Ali Mahsun saat diwawancara sebuah televisi mengenai dukungannya ke salah satu pasangan calon.

"Di spanduk itu, dia (Ali Mahsun) menyatakan diri sebagai ketua. Kami mengalami kerugian imateril. Saya mewakili ketua APKLI untuk melapor ke Polda," tambah Waryana.

Dalam laporan bernomor TBL/2178/VI/2014/PMJ/ Dit Reskrimsus tertanggal 12 juni 2014, tertera pelapor atas nama Waryana, Sekertaris APKLI melaporkan terlapor Ali Mahsun.

Ali Mahsun dilaporkan dengan dugaan tindak pidana Pelanggaran Hak Cipta Logo dan Nama APKLI yakni Pasal 72 (1) UU RI no 19 tahun 2002.

Ternyata, Ali Mahsun merupakan orang yang pernah mendukung Prabowo-Hatta sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana menurut Anda?